Pelalawan,Riau – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pelalawan terkejut melihat video berdurasi pendek anggota dewan Asnol Mubarack M.Si menginterupsi sidang paripurna DPRD Pelalawan penyampaian pidato Bupati dan wakil bupati pasca dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Ketua KAMMI Pelalawan, Wahyu Widodo sikap berani legislator muda itu menyiratkan harapan perubahan di kehidupan masyarakat Pelalawan utama nya di Kecamatan Pelalawan tempat kelahiran anggota dewan itu dalam perjuangan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Cukup berani bang Asnol ini, menginterupsi jalannya sidang paripurna penyampaian pidato bupati dan wakil bupati yang baru dilantik. Ini sesuatu yang beda dari DPRD Pelalawan,”kata Wahyu, Ahad (9/3/2025).
Sikap berani anggota DPRD Pelalawan dapil 2 itu banyak mendapat dukungan dari masyarakat Kabupaten Pelalawan yang menaruh harapan dari lembaga yang memilik fungsi menampung aspirasi masyarakat itu.
“Memang fungsinya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,”kata Wahyu.
Wahyu mengapresiasi sikap kritis dari anggota DPRD yang baru bergabung dengan lembaga legislatif untuk menunjukkan diri sebagai pembela kepentingan masyarakat, ia pun menaruh harap, legislator muda lainnya mengikuti jejak anggota dewan yang sering muncul di video video pendek sedang rapat bersama mitra DPRD maupun konsultasi dengan instansi di tingkat Provinsi Riau.
“Banyak anggota DPRD Pelalawan yang muda muda dan dari kalangan aktivis, semoga menjadi ghirah membangun kabupaten Pelalawan,”katanya.
Namun Wahyu juga menyoroti sikap pimpinan DPRD Pelalawan yang memimpin jalannya rapat paripurna itu seakan tidak memahami tujuan paripurna yang sedang berlangsung.
“Kalau saya melihat, awal paripurna itu, saya kira rapat dengar pendapat terkait tanaman kehidupan, rupanya paripurna penyampaian pidato Bupati dan wakil bupati. Dari situ jadi tanda tanya saya, kok pimpinan DPRD Pelalawan seperti jualan gado gado. Anggota nya interupsi hal hal yang tak subtansial dari tujuan paripurna. Yang mau di bahas lain, yang terjadi lain, ini seperti budaya baru di dewan. Pokoknya kalau mau interupsi silahkan, tak perlu sesuai konteks rapat. Ini bisa menjadi sesuai yang harus dimanfaatkan oleh dewan dewan lainnya untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang dititipkan padanya,” tambahnya.
Terlepas dari sikap permisif pimpinan paripurna kala itu, apa yang dipertontonkan kepada masyarakat Kabupaten Pelalawan saat sidang tidak sekedar menjadi gairah di depan camera saja, KAMMI Pelalawan berharap politisi muda Demokrat itu dapat menginisiasi pembentukan Pansus terkait tanaman kehidupan yang melibatkan PT. RAPP.
“Pak dewan yang terhormat, kami tunggu gebrakan nyata dari DPRD Pelalawan, tolong buat pansus tanaman kehidupan, panggil owner PT. RAPP untuk RDP. Masalah pengabaian hak hak masyakarat oleh RAPP grup terkait tanaman kehidupan bukan hanya terjadi di Kelurahan Pelalawan, desa desa lain juga banyak, selama ini pemerintah belum hadir, legislatif belum menunjukkan kontribusi nyata untuk menyelesaikan itu,”tegas pria kelahiran Desa Sering itu.
Wahyu setuju apa yang disampaikan oleh anggota dewan Asnol Mubarack bahwa Ia dibayar dan digaji untuk bersuara dan mewakili aspirasi masyarakat yang memilihnya, tersebab itu KAMMI mendorong langkah langkah berani selanjutnya dengan pembentukan pansus dan bawa RAPP ke ranah hukum untuk mempertanggung jawabkan atas ketidakpatuhannya terhadap aturan yang berlaku di negara ini, di bumi Melayu Pelalawan ini.
Namun sejatinya KAMMI Pelalawan ragu, penyelesaian terkait tanaman kehidupan akan sampai ke endingnya. Akan terpenuhinya hak hak masyarakat tempatan.
“Saya kira Masalah tanaman kehidupan di Kelurahan Pelalawan hanya sampai di tiktok saja, tidak lebih dari itu. Saya tidak yakin yang dituntut masyarakat Pelalawan akan berwujud,”akunya.
Sikap pesimis dari anak jati Sering ini bukan tanpa alasan, petinggi petinggi negeri ini tidak lain dan tidak bukan merupakan mitra bisnis sejati binaan RAPP, yang diragukan political Will nya untuk menyelesaikan sengkarut masalah yang melibatkan anak anak perusahaan dari Sukanto Tanoto. Dan sejarah membuktikan tidak ada satupun bargaining Pemkab dan dewan yang berhasil ketika berkonfrontasi maupun berdiplomasi dengan RAPP.
“Itu keyakinan saya, bisa saja saya salah. Dan saya berharap saya salah, semoga,” harapnya. (Tim)
