Rohil — Sebuah kisah yang mempertanyakan arti keadilan terungkap di ruang sidang Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Empat buruh harian lepas yang terjerat kasus penganiayaan ringan, justru menghadapi tuntutan penjara dua tahun setelah upaya damai yang sudah disepakati kandas di tengah jalan.
Korban peristiwa, Rizky Putra Berutu, mengalami luka berupa lecet dan kemerahan pada bagian tubuh tertentu pada 30 Juli 2026 di SPBU PJR Pasir Putih. Mendengar kabar itu, keluarga keempat tersangka bergerak tulus. Selama tiga kali mereka mendatangi rumah korban, meminta maaf, dan menawarkan biaya pengobatan sebesar Rp15 juta. Korban pun mengangguk ia bersedia memaafkan.
Namun siapa sangka, perdamaian itu tak sesederhana kata maaf. Pembicaraan justru diarahkan kepada Maiman Limbong, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Rokan Hilir. Di sinilah hal yang mengejutkan terungkap.
Di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Indraswara Nugraha, S.H., M.H., korban dan saksi menyebut bahwa persoalan perdamaian telah diserahkan kepada Maiman Limbong Kasipidum Kejari Rohil. Angka yang nyaris mustahil dipenuhi oleh buruh harian lepas.
Karena tak mampu membayar ratusan juta, pintu damai pun tertutup rapat. Perkara dilimpahkan ke pengadilan, dan di sidang Senin (16/11), jaksa menuntut keempat buruh tersebut masing-masing dua tahun penjara.
Penasihat hukum mereka, Jhoni Saputra, S.H. dalam nota pembelaannya menyampaikan pertanyaan yang kini menggema pada persidangan di PN Rohil , Senin (16/11). tuntutan dua tahun tidak sebanding dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.
Terlebih, para terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyampaikan penyesalan, meminta maaf kepada korban, serta berupaya menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.
Jhoni Saputra pun menegaskan, “Para terdakwa sejak awal bersikap kooperatif, mengakui perbuatan, menyesali kesalahan, dan telah meminta maaf secara langsung kepada korban. Bahkan korban sendiri telah menyatakan memaafkan para terdakwa di hadapan persidangan. Tuntutan dua tahun penjara tidak sebanding dengan fakta-fakta yang terungkap. ujar Jhoni.
Jelasnya, upaya perdamaian yang telah dilakukan keluarga terdakwa sebanyak tiga kali. Dalam upaya tersebut, keluarga terdakwa menawarkan ganti rugi biaya pengobatan sebesar Rp15 juta. Namun, menurut keterangan yang diuraikan dalam nota pembelaan, proses perdamaian terkendala setelah muncul dugaan permintaan uang ganti rugi sebesar Rp100 juta.
Jhoni mengungkapkan, berdasarkan keterangan korban Rizky Pratama Berutu di persidangan dan keterangan saksi yang meringankan, Sri Dewi Lestari, korban menyebut bahwa persoalan perdamaian telah diserahkan kepada Maiman Limbong, yang disebut menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir.
“Mereka mengakui kesalahan, meminta maaf, dan korban sendiri sudah memaafkan di hadapan sidang. Mengapa damai harus berharga Rp100 juta? Dan ketika tak terpenuhi, mengapa yang dijatuhkan justru hukuman penjara, bukan keadilan yang seimbang?”
Kini nama Kasipidum Kejari Rohil menjadi sorotan. Masyarakat berharap kebenaran segera terungkap apakah benar ada intervensi di luar koridor hukum, atau sekadar kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Semua mata kini tertuju pada bagaimana pengadilan akan memutuskan, bukan hanya nasib empat buruh tersebut, tetapi juga kepercayaan publik terhadap proses hukum itu sendiri.
![]()
