Mediatargetbuser.id. PEKANBARU- Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) merespon positif terkait kebijakan Kapolri menonaktifkan sementara Irjen (Pol) Ferdy Sambo dari jabatannya sebagai Kadiv Propam Polri dan menyerahkan tugas tersebut kepada Wakapolri Komjen (Pol) Gatot Eddy Pramono.
“Adanya kebijakan Kapolri memberi tanggungjawab Divisi Propam Polri Kepada Wakapolri, adalah salah satu langkah presisi dari Kapolri, tentunya kita sangat merespon positif terhadap hal ini,” kata Ketua Umum Majelis Kerapadatan Adat (MKA) LAMR Datuk Seri Marjohan yang didampingi Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, Kamis (21/07/2022).
Menurut Datuk Seri Marjohan, adanya kebijakan dari Kapolri ini semakin mempertegas pihak Polri menangani kasus yang terjadi di tubuh Polri pada saat ini.
“Tentunya, dengan ditunjuk Wakapolri, merangkap sebagai Kadiv Propam Polri, dapat meluruskan kesimpang siuran berita dengan berbagai spekulan analisa yang bisa menimbulkan fitnah,” ujar Datuk Seri Marjohan.
Dengan ditunjuknya Wakapolri, merangkap sebagai Kadiv Propam Polri, harap Datuk Seri Marjohan, persoalan yang sedang dihadapi Polri bisa diselesaikan secepat mungkin.
Sebagaimana diketahui, dalam proses penyelesaian kasus tembak-menembak antara anggota Polri beberapa waktu lalu di Rumah Dinas Kadiv Propam Polri, Asrama Duren Tiga Jakarta Selatan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Senin lalu (18/7/2022), menonaktifkan sementara Irjen (Pol) Ferdy Sambo dari jabatannya sebagai Kadiv Propam Polri dan menyerahkan tugas tanggung jawab tersebut kepada Wakapolri Komjen (Pol) Gatot Eddy Pramono.
Ketika itu Kapolri menyebutkan, dia melihat ada spekulasi berita yang muncul, yang kemudian akan berdampak terhadap proses penyidikan yang sedang dilakukan, oleh karena itu diputuskan Irjen (Pol) Ferdy Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan dan kemudian jabatan tersebut diserahkan kepada Wakapolri.
Ditunjuknya Wakapolri
sebagai Kadiv Propam Polri, harapan Kapolri
agar rangkaian proses penyidikan yang saat ini sedang dilaksanakan betul-betul bisa berjalan dengan baik. Tentunya pihak Polri betul-betul bisa menjaga
komitmen, objektivitas, transparansi, serta menjaga akuntabel.
“Kita melihat kebijakan Kapolri ini adalah wujud ketenangan, kejernihan dan ketegasan dalam melihat masalah sekaligus mendorong Polri untuk selalu komit bersikap objektif dan transparan,” ucap Datuk Seri Marjohan.
Editor. Zamri.
