MTB, MEDAN – Pengadilan Negeri (PN) Medan menyatakan gugatan perdata Jafaruddin Harahap dan kawan-kawan terkait Surat Keputusan (SK) kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Sumatera Utara tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).
Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim PN Medan dalam perkara Nomor 395/Pdt.G/2026/PN Mdn, Selasa (10/11/2026).
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan tuntutan provisi para penggugat tidak dapat diterima, mengabulkan eksepsi para tergugat, serta menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Majelis hakim juga menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara.
Putusan ini disampaikan Mas’ud, S.H., M.H., CPM., CPL., CPCLE., Adv., yang akrab disapa Dimas, selaku Ketua Tim Kuasa Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) sekaligus kuasa hukum DPW PPP Sumut sebagai pihak tergugat, kepada wartawan, Selasa (10/11).
Dimas menjelaskan, sejak awal proses persidangan, Ketua Umum DPP PPP, H. Muhammad Mardiono, telah berpesan agar tim kuasa hukum tetap menjunjung tinggi etika dan adab dalam menghadapi gugatan yang dilatarbelakangi perbedaan pandangan politik.
Menurutnya, Ketua Umum PPP juga mengedepankan penyelesaian perselisihan melalui musyawarah mufakat di tingkat mediasi. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan, seluruh pihak diminta mengikuti proses hukum yang berlaku secara kooperatif.
“Alhamdulillah, atas izin Allah, gugatan terkait SK DPW PPP Sumut hari ini telah selesai diputus. Putusan tersebut sesuai dengan norma hukum yang telah diuji melalui proses persidangan, termasuk pemeriksaan saksi dan alat bukti dari para pihak,” ujar Dimas.
Lebih lanjut, Dimas menilai putusan majelis hakim sudah tepat karena gugatan para penggugat dinilai prematur. Pasalnya, para penggugat dianggap belum menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan di lingkungan internal partai.
“Majelis hakim menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima karena belum menempuh penyelesaian sengketa internal partai. Mereka dinilai melompati tahapan penyelesaian yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu di internal partai,” tegasnya.
Ia menambahkan, pertimbangan hukum tersebut sejalan dengan ketentuan mengenai tim penyelesaian sengketa internal partai yang kedudukannya disebut setara dengan Mahkamah Partai, sebagaimana merujuk pada SEMA Nomor 4 Tahun 2016 juncto Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 128/PK/TUN/2023.
Dengan putusan tersebut, Dimas menyatakan kepengurusan DPW PPP Sumut di bawah kepemimpinan Dr. H. Sarmadhan Nur Siregar, M.Pd., sebagai Ketua, Ahmad Harahap, S.Ag., M.SP., sebagai Sekretaris, dan Dra. Hj. Sa’adah Lubis, M.AP., sebagai Bendahara, tetap menjadi kepengurusan yang diakui oleh pihaknya.
