Pekanbaru– Himpunan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Rokan Hilir (HIPEMAROHI) Pekanbaru secara resmi mengambil langkah konstitusional dengan memasukkan laporan serta pernyataan sikap ke Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Riau. Langkah ini ditempuh sebagai bentuk respons atas keresahan masif masyarakat di akar rumput akibat krisis kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus berulang dan melumpuhkan aktivitas harian warga- Rabu, 23-09-2026.
Presiden HIPEMAROHI Pekanbaru, Muhammad Yusuf, menyatakan bahwa krisis energi yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) saat ini telah sampai pada titik yang sangat meresahkan dan mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas pengawasan hukum di tingkat lokal.
“Hari ini kami datang ke Polda Riau untuk melaporkan dan meminta atensi serius terhadap persoalan yang mencekik masyarakat ini. Kita dihadapkan pada realitas pahit di mana masyarakat kecil, petani, nelayan, hingga sopir angkutan umum harus menghadapi antrean panjang BBM yang mengular sepanjang hari di SPBU—bahkan hingga memicu keributan antarpengendara seperti yang terjadi di SPBU KM 3 Balam.
Ironisnya, di tengah penderitaan panjang warga yang sulit mendapatkan BBM untuk mencari nafkah, terdapat dugaan maraknya aktivitas penyimpanan dan penyalahgunaan BBM ilegal yang disinyalir belum tersentuh tindakan tegas secara optimal,” ujar Muhammad Yusuf seusai menyerahkan berkas laporan di Mapolda Riau.
Integritas dan Pengawasan Jajaran Polres Rohil Dipertanyakan: Investigasi awal yang dihimpun oleh HIPEMAROHI, carut-marut distribusi BBM subsidi serta fenomena antrean panjang yang terjadi sepanjang hari ini memunculkan dugaan adanya pembiaran akibat lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum setempat. Keberadaan sejumlah titik aktivitas yang diduga ilegal dikhawatirkan luput dari penindakan yang konsisten dan berkeadilan.
HIPEMAROHI menilai, jika jajaran kepolisian di tingkat resort dinilai kurang optimal dalam mengawal stabilitas distribusi energi serta membiarkan antrean mengular merugikan masyarakat luas, maka pimpinan tertinggi di daerah patut melakukan evaluasi objektif.
Berdasarkan prinsip keadilan dan tata kelola institusi yang baik, kami mendesak Kapolda Riau untuk mengevaluasi kinerja Kapolres Rokan Hilir. Evaluasi ini penting untuk memastikan apakah terdapat unsur kelalaian atau dugaan kurang optimalnya pengawasan terhadap maraknya dugaan aktivitas mafia BBM di wilayah hukum tersebut.
Kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, namun penegakan hukum yang transparan dan pro-rakyat harus dikedepankan agar penderitaan masyarakat dalam mengantre BBM setiap hari tidak terus berulang,” tegas Yusuf.
Tiga Tuntutan Konstitusional HIPEMAROHI Pekanbaru kepada Kapolda Riau:
Melalui surat resmi bernomor: 011.06/SPn/HIPEMAROHI-PKU/IX/2026, HIPEMAROHI Pekanbaru menyampaikan tiga poin tuntutan kepada Kapolda Riau agar dapat ditindaklanjuti secara profesional dan transparan:
1. Mendesak Evaluasi dan Pencopotan: Meminta Kapolda Riau untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan pencopotan Kapolres Rokan Hilir dari jabatannya apabila dalam proses peninjauan terbukti ada kelalaian atau ketidakefektifan dalam menindak dugaan jaringan mafia BBM yang memicu kelangkaan serta antrean panjang di wilayahnya.
2. Intervensi dan Investigasi Terbuka: Meminta Polda Riau untuk menurunkan tim guna melakukan penyelidikan serta investigasi terbuka terhadap berbagai titik atau gudang yang diduga menjadi tempat penimbunan BBM ilegal di Kabupaten Rokan Hilir tanpa pandang bulu.
2. Menuntut Transparansi Hukum dan Stabilitas Energi: Menuntut langkah konkret dari jajaran Polda Riau agar distribusi BBM subsidi kembali tepat sasaran, menghentikan penderitaan warga akibat antrean panjang sepanjang hari, dan memastikan energi dapat dinikmati secara adil oleh masyarakat yang berhak.
Di akhir keterangannya, Presiden HIPEMAROHI menegaskan bahwa laporan ini merupakan bentuk pengawalan moral agar hukum ditegakkan seadil-adilnya di Bumi Lancang Kuning. Laporan ini adalah bentuk kecintaan kami kepada masyarakat Rokan Hilir yang setiap hari tersiksa harus mengantre demi mendapatkan BBM.
Kami menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian ini kepada Polda Riau yang profesional. Jika temuan dan dugaan di lapangan ini tidak direspon dengan serius, Hipemarohi Pekanbaru siap hadir mengawal langsung ke Polda Riau,” tutup Yusuf.
